Scroll untuk melanjutkan membaca
PDIP tidak suka Nasdem mengusung Anies menjadi calon presiden alasannya sangat tidak masuk akal

PDIP tidak suka Nasdem mengusung Anies menjadi calon presiden alasannya sangat tidak masuk akal

  PDIP tidak suka Nasdem mengusung Anies menjadi calon presiden alasannya sangat tidak masuk akal 



 Langkah Nasdem sebagai partai koalisi pemerintah itu dinilai PDIP tak sesuai etika politik yang diharapkan karena Anies selama ini diketahui memiliki pandangan berbeda dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

alasan PDIP tidak suka Nasdem mengusung Anies menjadi calon presiden alasannya sangat tidak masuk akal     Langkah Nasdem sebagai partai koalisi pemerintah itu dinilai PDIP tak sesuai etika politik yang diharapkan karena Anies selama ini diketahui memiliki pandangan berbeda dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.   "Kami tegaskan, PDI Perjuangan tidak akan mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa, hanya untuk partai politik pengusung Presiden Jokowi - Wakil Presiden Maruf Amin kan terikat etika politik," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kampus UGM Yogyakarta, Senin, 10 Oktober 2022.     Etika politik yang dimaksud Hasto adalah partai pengusung Jokowi berkewajiban mendorong keberhasilan program pemerintah selama lima tahun ke depan.  Hasto mencontohkan, satu contoh besar perbedaan pandangan Jokowi dengan Anies Baswedan tak lain terkait dengan rencana besar pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Sementara Anies, kata Hasto, menghendaki ibu kota tetap di DKI Jakarta.   Kata Hasto, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan menjadi cita-cita besar pemerintahan di bawah Jokowi. Sebab, dalam konteks koridor strategis, ujar Hasto, Kalimantan menggambarkan suatu imajinasi geopolitik yang senafas dengan yang dipikirkan presiden pertama Soekarno dalam menghadapi masa depan di kawasan Asia Pasifik.   "Dengan pertimbangan seperti itu, maka (partai pengusung Jokowi) seyogyanya jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya pandangan kebijakan berbeda dengan Pak Jokowi. Ini akan kontradiktif," kata Hasto.  Alasan tersebut menurut saya sangat tidak masuk akal, kita tahu sendiri bahwa saat menjadi gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan banyak sekali meneruskan program gubernur sebelumnya, tetapi yang diteruskan adalah yang baik menurut Anies Baswedan.



"Kami tegaskan, PDI Perjuangan tidak akan mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa, hanya untuk partai politik pengusung Presiden Jokowi - Wakil Presiden Maruf Amin kan terikat etika politik," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kampus UGM Yogyakarta, Senin, 10 Oktober 2022.





Etika politik yang dimaksud Hasto adalah partai pengusung Jokowi berkewajiban mendorong keberhasilan program pemerintah selama lima tahun ke depan.


Hasto mencontohkan, satu contoh besar perbedaan pandangan Jokowi dengan Anies Baswedan tak lain terkait dengan rencana besar pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Sementara Anies, kata Hasto, menghendaki ibu kota tetap di DKI Jakarta.



Kata Hasto, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan menjadi cita-cita besar pemerintahan di bawah Jokowi. Sebab, dalam konteks koridor strategis, ujar Hasto, Kalimantan menggambarkan suatu imajinasi geopolitik yang senafas dengan yang dipikirkan presiden pertama Soekarno dalam menghadapi masa depan di kawasan Asia Pasifik.



"Dengan pertimbangan seperti itu, maka (partai pengusung Jokowi) seyogyanya jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya pandangan kebijakan berbeda dengan Pak Jokowi. Ini akan kontradiktif," kata Hasto.


Alasan tersebut menurut saya sangat tidak masuk akal, kita tahu sendiri bahwa saat menjadi gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan banyak sekali meneruskan program gubernur sebelumnya, tetapi yang diteruskan adalah yang baik menurut Anies Baswedan.